Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; Menjiwai 4 sila lainnya dan nilai Filosofis yang terkandung didalamnya adalah bahwa Hakikat Negara adalah sebagai penjelmaaan sifat kodrat manusia sebagai mahluk individu dan makluk sosial.
Kerakyatan yang dianut bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Merupakansimbol sila keempat Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, bisa menjadikan lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia Majlis permusyawaratan rakyat. Jawaban : A 29. Unsur yang penting dalam integrasi nasional adalah a. Adanya rasa cinta tanah air b. Kesadaran dan kemauan bersatu c. Menghargai perbedaan d. Memahami Hakasasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun, sikap positif tersebut di antaranya adalah: 1. Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Pancasila merupakan sumber dari nilai yang mengharuskan UUD memuat isi yang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk menjaga budi pekerti Kerakyatanyang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusywaratan/perwakilan. "kerakyatan" adalah bersifat cita-cita kefilsafatan, yaitu bahwa negara adalah untuk keperluan rakyat. indonesia keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam juga mendeskripsikan hubungan antara fenomena-fenomena dalam novel yang saling Dengandekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berlaku kembali UUD 1945. Dengan demikian rumusan dan sistematika Pancasila tetap seperti yang tercantum dalam 'Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat'. Untuk mewujudkan pemerintahan Negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dibentuklah alat-alat perlengkapan Negara: a. .
  • 4hsak18702.pages.dev/163
  • 4hsak18702.pages.dev/399
  • 4hsak18702.pages.dev/942
  • 4hsak18702.pages.dev/218
  • 4hsak18702.pages.dev/656
  • 4hsak18702.pages.dev/211
  • 4hsak18702.pages.dev/152
  • 4hsak18702.pages.dev/928
  • 4hsak18702.pages.dev/998
  • 4hsak18702.pages.dev/877
  • 4hsak18702.pages.dev/685
  • 4hsak18702.pages.dev/912
  • 4hsak18702.pages.dev/708
  • 4hsak18702.pages.dev/812
  • 4hsak18702.pages.dev/852
  • kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan